MATAHUKUM.ID/SIMALUNGUN –- Kinerja manajemen di lingkungan PTPN VI Regional 2 Bukit Lima, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan tajam publik dan awak media. Berdasarkan hasil pantauan dan temuan lapangan yang dilakukan pada Senin (20/04/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, terindikasi adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaksanaan kerja dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Temuan di lokasi tersebut dinilai sangat mengecewakan. Hal ini lantaran dugaan pelanggaran SOP tersebut diduga kuat terjadi akibat lemahnya pengawasan serta kinerja Manajer PTPN VI Bukit Lima yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai dengan tanggung jawab jabatan yang diemban.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Hukum dan Lingkungan Hidup KPH-PL Sumatera Utara, Munir Purba, angkat bicara dan menuntut adanya kejelasan serta tindakan tegas dari pihak terkait. Menurutnya, temuan yang diungkap oleh tim media harus menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti oleh pihak manajemen puncak maupun instansi yang berwenang.
“Kami meminta pertanggungjawaban terkait kinerja pihak PTPN VI Bukit Lima yang diduga tidak profesional. Temuan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujar Munir Purba kepada awak media.
Lebih jauh, Munir menegaskan bahwa evaluasi dan tindak lanjut terhadap kinerja manajer tersebut sangat krusial. Hal ini dilakukan demi menjaga integritas dan profesionalisme seluruh jajaran manajer di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kinerja pihak manajer PTPN VI Bukit Lima ini harus kita tindaklanjuti, agar standar kinerja para manajer di BUMN tidak dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak kompeten,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi maupun tanggapan dari pihak Manajer PTPN VI Bukit Lima terkait dugaan pelanggaran SOP dan tuduhan kinerja yang tidak profesional tersebut.
(Team)
