Verifikasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Kabupaten Rokan Hilir telah menerapkan kebijakan dan program yang mendukung perlindungan serta kesejahteraan anak-anak. Tim verifikasi dari Kementerian PPPA RI meninjau aspek seperti ketersediaan fasilitas ramah anak, regulasi daerah, serta program perlindungan anak yang telah berjalan.
Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, BBA, MBA, dalam sambutannya menegaskan bahwa verifikasi ini merupakan tahap kedua dalam upaya memperkuat perlindungan bagi anak-anak. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk Forkopimda dan media, dalam mengatasi isu kekerasan terhadap anak.
“Jika ada tindak kekerasan terhadap anak, harus segera ditindaklanjuti. Kita tidak bisa tinggal diam,” ujar Jhony Charles.
Selain kekerasan terhadap anak, aspek lain yang diperhatikan dalam verifikasi ini mencakup pendidikan, layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, serta dukungan dari berbagai OPD dan tim terkait guna mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir sebagai wilayah yang layak anak pada tahun 2025.
Kepala BP2DP3A Rokan Hilir, Wiwik Shita, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian PPPA RI sebagai bagian dari penilaian KLA. Ia menyebut bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Rokan Hilir berhasil meraih predikat terbaik tingkat Pratama, dan saat ini pihaknya berupaya meningkatkan pencapaian tersebut melalui berbagai inovasi.
Verifikasi ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Rokan Hilir dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., serta sejumlah pejabat daerah lainnya, termasuk Asisten III Sekda Rohil, Mulyadi Masri, perwakilan dari Kejaksaan, serta kepala dinas terkait.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Kabupaten Rokan Hilir semakin memperkuat komitmennya dalam menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak, serta mempertahankan atau meningkatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak di tahun 2025.
(Rls)
