KPH-PL Ajukan Permohonan Penghargaan Ke Kejari Bengkalis, Setelah Denda Rp 100 Juta PT. Sawit Inti Prima Perkasa Masuk Kas Negara

Bengkalis,”matahukum.id – LSM Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH-PL) secara resmi mengajukan Surat Permohonan Pemberian Penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Permohonan itu diajukan setelah Kejaksaan Negeri Bengkalis berhasil mengeksekusi denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup atas nama Terpidana ERIC KURNIAWAN selaku Direktur PT. Sawit Inti Prima Perkasa.

(Putusan Sudah Inkracht, Denda Sudah Masuk Kas Negara)

Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi Nomor: 6098 K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 28 November 2024.

Dalam putusan tersebut, Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- atas perbuatan Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin.

Pada hari Rabu, 10 November 2026, Terpidana melalui Kuasanya telah membayar denda tersebut secara tunai kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis. Pada hari yang sama, Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui Bendahara Penerima langsung menyetorkan denda tersebut ke Kas Negara melalui Kantor Cabang (KC) Bengkalis.

(Berawal Dari Laporan KPH-PL)

Ketua Umum KPH-PL, Amir Muthalib, SH, menegaskan bahwa perkara ini tidak muncul begitu saja. Perkara ini berawal dari adanya Pengaduan Masyarakat yang disampaikan oleh LSM KPH-PL terkait dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa.

Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Nomor : S.605/PPSA/PP/GKM.0/4/2021, dan selanjutnya diproses secara hukum hingga ke tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Putusan Kasasi yang telah inkracht.

“Ini bukti bahwa laporan masyarakat itu bukan laporan asal-asalan. Laporan KPH-PL terbukti benar, terbukti akurat, dan terbukti telah menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan. Kami berjuang dari tahun 2021, dan hari ini negara menerima hasilnya,” ujar Amir Muthalib.

(KPH-PL Minta Piagam Dan Premi Sesuai Aturan)

Dalam surat permohonannya, KPH-PL meminta Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk melakukan penilaian terhadap peran aktif KPH-PL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPH-PL meminta dua bentuk penghargaan:

1. Piagam Penghargaan
Sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa masyarakat dalam pengungkapan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Premi / Imbalan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 dan Pasal 66.

“Kami tidak meminta-minta. Kami meminta hak kami yang dijamin oleh Undang-Undang. Di UU Lingkungan Hidup Pasal 66 sudah jelas, masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan lingkungan berhak mendapatkan penghargaan. Negara sudah menerima Rp 100 Juta, masa pelapornya tidak dihargai sama sekali?” tegas Amir Muthalib.

Apresiasi Untuk Kejari Bengkalis

Dalam kesempatan yang sama, KPH-PL juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis beserta jajaran Bidang Tindak Pidana Umum yang telah bekerja profesional dan tuntas dalam mengeksekusi putusan ini.

“Kami apresiasi Kejari Bengkalis. Eksekusi ini berjalan cepat, transparan, dan langsung disetor ke Kas Negara. Ini contoh penegakan hukum yang baik. Kami berharap Kejari Bengkalis juga menjadi contoh dalam memberikan penghargaan kepada masyarakat pelapor,” tambahnya.

KPH-PL berharap permohonan ini dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, dan apabila pemberian premi merupakan kewenangan instansi yang lebih tinggi, Kejari Bengkalis berkenan untuk meneruskan dan mengusulkan permohonan ini kepada Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Agung RI.

Hingga rilis ini diterbitkan, surat permohonan tersebut sedang ekspedisi dan telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan tembusan kepada Kejaksaan Tinggi Riau, Jampidum Kejaksaan Agung RI, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

(KPH-PL HADIR UNTUK RAKYAT!)

(Bengkalis, 20 November 2026)

LSM Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH-PL)

AMIR MUTHALIB, SH
Ketua Umum

Contact Person : 0821 7019 5529

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *