Pesisirselatan,Sumbar,”matahukum.id – Dengan tegas Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., pada Senin (11/3) meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota.
Permintaan tersebut disampaikan Suharyanto di Kantor Gubernur Sumatra Barat. Kota Padang, saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat.
Percepatan penanganan darurat itu menurut Suharyanto adalah mulai dari pencarian dan pertolongan, bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesegera mungkin hingga penanganan infrasturuktur dan lainnya.
Terlebih apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan.
Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta kepada Pemda Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional.
Apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan, Kepala BNPB mencontohkan demikian.
Kemudian dibebernya lagi, BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi dalam kesenpatan itu menyebutkan, bahwa terdapat 1 kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama.
Dalam menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB meminta agar hal yang demikian segera diurus perizinan lahan untuk relokasi.
Sejalan dengan itu, Kepala BNPB juga mendorong agar upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselarasi sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan.
Kepala BNPB tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bekerja secara maksimal.
Lanjutnya lagi, Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi.
DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya adalah 500 ribu rupiah per kepala keluarga.
Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total 1,75 Miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Kemudian Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing 150 juta, Korem 032/Wirabraja 150 juta, Polres Pesisir Selatan 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan 100 juta.
Dana Siap Pakai (DSP) ini menurut Kepala BNPB dapat digunakan sebagai operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan seperti pembelian perabotan perumahan warga seperti kompor, gas, beras, dan lain sebagainya.
Selain DSP tersebut, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan peralatan berupa 2 unit perahu karet, 10 unit pompa alkon, 2 unit tenda pengungsi, 100 unit tenda keluarga, 500 paket sembako, 500 paket makanan siap saji, 500 biskuit protein, 500 paket hygiene kit, 500 lembar selimut, 500 lembar matra, 20 unit penjernih air, 2016 botol sabun cair, 5 unit chain saw, dan 100 unit velbed untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status darurat.
Berdasarkan data yang ada hingga kini, terdapat dari 12 Kabupaten/Kota terdampak sudah ada 5 daerah yang menetapakan Status Tanggap Darurat.
Adapun daerah yang telah menetapkan status darurat adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Jumlah korban per Senin (11/3), dengan total korban jiwa atas bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat ada sebanyak 32 orang, dengan rincian 23 orang meninggal dunia dan 6 orang dalam pencarian di Pesisir Selatan.
Kemudian tambahan 3 orang lagi meninggal dunia yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman.
Setelah memimpin rapat koordinasi, Kepala BNPB dan rombongan segera bertolak ke Kabupaten Pesisir Selatan di mana terdapat titik terparah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Selasa (5/3) lalu.
Terdapat dari tinjauan tersebut, Kepala BNPB melihat langsung salah satu jalan yang sempat terputus akibat tergerus banjir.
Suharyanto juga bertemu langsung dengan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan meminta agar penanganan darurat dilakukan sesegera mungkin.
Kemudian, Kepala BNPB juga menyempatkan untuk berdialog dengan warga yang rumahnya rusak berat akibat terbawa arus banjir.
“Suharyanto mengatakan pemerintah akan segera merelokasi rumah warga yang berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.
Setelah berdialog, Kepala BNPB memberikan secara langsung bantuan sembako kepada warga terdampak.
Terdapat 500 paket paket sembako dan 2 mobil dapur umum yang diberikan langsung di lokasi tersebut.
Di lokasi peninjauan tersebut, terlihat masyarakat yang juga mulai membersihkan rumahnya dari material lumpur pasca banjir.
Sekretaris Utama BNPB Rustian pada waktu yang bersamaan juga, ditugaskan oleh Kepala BNPB untuk meninjau langsung lokasi rumah warga dan jalan yang amblas akibat tergerus sungai di Koto duku kelurahan koto lalang kecamatan lubuk kilangan kota Padang dan di Talao Mundam, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatra Barat.
(Sumber fecebook BNPB)
#InfoBencanaBNPB #Banjir #TanahLongsor #SumatraBarat
